Menjelang 100 Hari Kepemimpinan Bupati Maesal Rasyid: Dua PR Besar yang Menguji Kepemimpinan dan Komitmen PemKab
Author: Hadi Hartono
Pendahuluan
Memasuki hari-hari terakhir menuju 100 hari masa jabatan Bupati Maesal Rasyid, publik dan pemangku kepentingan mulai menyoroti berbagai tantangan besar yang harus segera diatasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan merealisasikan janji-janji kampanye. Dua isu utama yang mencuat dan menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Bupati adalah: mangkraknya proyek revitalisasi pasar tradisional yang dikelola Perumda Niaga Kerta Raharja (NKR) dan rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin yang berdampak luas pada pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang.
Artikel ini akan mengulas secara sistematis dan kritis kedua persoalan tersebut dengan perspektif dampak sosial-ekonomi, aspek manajerial, dan solusi yang perlu diambil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
---
1. Konteks Kepemimpinan Maesal Rasyid dan Harapan Masyarakat
Rudi Maesal Rasyid dilantik sebagai Bupati Tangerang pada 20 Februari 2025, menggantikan kepemimpinan sebelumnya yang dinilai kurang optimal dalam sejumlah sektor penting. Harapan besar masyarakat mengiringi kepemimpinan baru ini, khususnya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Namun, tidak mudah menjalankan roda pemerintahan dengan segala kompleksitasnya, terutama ketika menghadapi warisan masalah yang belum terselesaikan, seperti proyek mangkrak dan isu lingkungan krusial.
---
2. Proyek Pasar Tradisional Perumda NKR: Sebuah Warisan Mangkrak
2.1. Latar Belakang Proyek Pasar Perumda NKR
Perumda Niaga Kerta Raharja (NKR) sebagai badan usaha milik daerah ditugaskan mengelola dan mengembangkan pasar tradisional di Kabupaten Tangerang. Proyek revitalisasi pasar seperti Pasar Korelet, Kutabumi, dan Mauk seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan fasilitas, kenyamanan, dan kesejahteraan pedagang serta konsumen.
2.2. Realita Mangkrak dan Dampaknya
Namun, faktanya proyek ini mengalami stagnasi yang cukup lama. Pasar baru yang direncanakan belum rampung, sementara pasar lama yang sudah usang tetap beroperasi di kondisi yang tidak ideal. Pedagang pasar menjadi pihak yang paling menderita. Mereka harus tetap membayar sewa kios lama, sementara fasilitas baru belum siap atau harga sewa pasar baru dirasa terlalu mahal.
Hal ini menyebabkan ketidakpastian usaha, ketidaknyamanan pembeli, dan potensi hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya bisa diperoleh dari pengelolaan pasar yang optimal.
2.3. Penyebab Mangkraknya Proyek
Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab mangkraknya proyek pasar ini antara lain:
Manajemen Proyek yang Lemah: Kurangnya perencanaan dan koordinasi yang efektif dari pihak Perumda NKR.
Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Tidak Transparan: Penggunaan dana yang kurang optimal dan lemahnya sistem pengawasan.
Kurangnya Komunikasi dan Partisipasi Pedagang: Pedagang kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait harga sewa dan tata kelola pasar.
Pengawasan Pemerintah Daerah yang Minim: Pemerintah daerah belum secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi proyek.
---
3. Penutupan TPA Jatiwaringin: Isu Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat
3.1. Profil TPA Jatiwaringin dan Fungsinya
TPA Jatiwaringin merupakan tempat pembuangan akhir sampah utama di wilayah Kabupaten Tangerang. Selama ini, TPA ini menjadi pusat pengelolaan sampah yang melayani puluhan kecamatan.
3.2. Rencana Penutupan dan Implikasinya
Rencana penutupan TPA Jatiwaringin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kapasitas yang sudah melebihi batas, risiko pencemaran lingkungan, dan tekanan dari masyarakat sekitar.
Namun, penutupan ini menimbulkan tantangan besar terkait pengelolaan sampah. Jika tidak diantisipasi dengan baik, akan terjadi tumpukan sampah di berbagai titik yang berdampak buruk pada kesehatan dan kenyamanan warga.
3.3. Persoalan Pengelolaan Sampah yang Belum Terselesaikan
Saat ini, Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu yang memadai, baik dari sisi teknologi maupun regulasi. Penutupan TPA tanpa solusi pengganti akan memperparah krisis lingkungan dan kesehatan.
---
4. Dampak Sosial-Ekonomi Kedua Isu Besar Ini
4.1. Terhadap Pedagang dan Konsumen Pasar
Kerugian finansial dan ketidakpastian usaha memaksa banyak pedagang kecil mengalami tekanan ekonomi berat. Konsumen juga dirugikan karena fasilitas pasar yang tidak layak dan keterbatasan akses.
4.2. Terhadap Masyarakat Luas dan Kesehatan
Masalah sampah yang tidak tertangani dengan baik menimbulkan risiko kesehatan dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.
4.3. Terhadap Pemerintah Daerah dan Reputasi
Kegagalan mengatasi dua masalah besar ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintahan Bupati Maesal Rasyid.
---
5. Langkah-Langkah Strategis yang Harus Diambil
5.1. Reorganisasi dan Perbaikan Manajemen Proyek Pasar
Bupati Maesal perlu mendorong audit menyeluruh terhadap proyek pasar dan menerapkan sistem manajemen proyek modern dengan transparansi penuh.
5.2. Pendekatan Partisipatif kepada Pedagang
Melibatkan pedagang dalam pengambilan keputusan, termasuk penetapan harga sewa dan pengelolaan fasilitas.
5.3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu
Membangun infrastruktur pengelolaan sampah baru, seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan memperkuat regulasi lingkungan.
5.4. Optimalisasi Pendanaan dan Insentif
Menggunakan dana publik secara efisien serta memberikan insentif kepada pelaku usaha pasar dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5.5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Menerapkan audit internal dan eksternal serta pelaporan progres secara terbuka kepada publik.
---
6. Tantangan dan Risiko
6.1. Resistensi dari Berbagai Pihak
Perubahan kebijakan dan penataan ulang proyek serta pengelolaan sampah dapat menimbulkan resistensi dari kelompok tertentu.
6.2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya
Pelaksanaan solusi membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.
6.3. Tekanan Politik dan Publik
Bupati Maesal harus mampu menyeimbangkan berbagai tekanan ini agar kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
---
7. Kesimpulan
Menjelang 100 hari kepemimpinan Bupati Maesal Rasyid, dua pekerjaan rumah besar ini menjadi ujian utama yang menuntut perhatian serius dan langkah nyata. Mangkraknya proyek pasar Perumda NKR dan penutupan TPA Jatiwaringin bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga cerminan tata kelola pemerintahan yang harus diperbaiki agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga lingkungan.
Keberhasilan dalam menyelesaikan dua masalah ini akan menjadi tolok ukur penting bagi kredibilitas dan efektivitas pemerintahan Bupati Maesal Rasyid. Sebaliknya, kegagalan hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik.
---